Awasi Ahmadiyah

Awasi Ahmadiyah

Ditulis pada Kamis, 17 Januari 2008 oleh erwan

Sementara itu, Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI), meminta dibedakan dengan JAI. Sebab, GAI adalah Ahmadiyah Lahore, sedangkan JAI adalah Ahmadiyah Qadian. Ahmadiyah Lahore, menurut Ketua II PB GAI, tidak mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, melainkan hanya sebagai mujaddid atau pembaharu. Ahmadiyah Qadiyan lah, kata dia, yang menyebut Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi.  JAKARTA — Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan (Bakorpakem) masih memberi kesempatan Ahmadiyah untuk membuktikan ajarannya tak sesat. Itu terungkap dalam rapat di gedung Kejaksaan Agung (Kejakgung), Selasa (15/1). ”Bakorpakem memberikan kesempatan kepada Ahmadiyah untuk melaksanakan 12 butir penjelasan ajaran mereka,” ujar Ketua Bakorpakem, Whisnu Subroto, saat membacakan lima butir hasil rapat Bakorpakem. Dua belas butir penjelasan dibacakan Amir Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Abdul Basit, dalam rapat maupun konferensi pers usai rapat (lihat Penjelasan PB JAI). Abdul Basit mengatakan sejak 2002, telah beredar kesalahpahaman. ”Penjelasan ini kita harapkan bisa menghilangkan kesalahpahaman dan stigma yang ditimpakan kepada warga JAI,” katanya. Whisnu mengatakan Bakorpakem menyadari kecurigaan masyarakat terhadap 12 butir penjelasan itu sebagai akal-akalan Ahmadiyah agar tak dinyatakan sesat. Karena itu, Bakorpakem akan memantau ajaran Ahmadiyah di lapangan: sesuai dengan 12 butir itu, atau tidak. Pemantauan akan dilakukan dari tingkat pusat hingga perwakilan di tingkat kabupaten/kota. Evaluasi pertama dilakukan tiga bulan. ”Saat ini kami berusaha beriktikad baik. Tapi, kalau nanti terbukti akal-akalan, kami akan bersikap lain,” kata Whisnu yang juga Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Kejakgung, tanpa menjelaskan secara rinci apa ’sikap lain’ itu. Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama (Depag), Atho Mudzhar, mengistilahkan 12 butir penjelasan sebagai keinginan Ahmadiyah kembali ke jalan yang benar. Ke-12 butir itu, kata Atho, merupakan hasil dialog JAI dengan Depag. Ditanya mengapa ormas-ormas Islam mainstream seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak dilibatkan dalam rapat, Atho mengatakan karena rapatnya hanya antara JAI dan pemerintah. Bila Bakorpakem masih memberi kesempatan Ahmadiyah membuktikan sesat-tidaknya ajarannya, lantas bagaimana dengan fatwa MUI yang menyatakan Ahmadiyah sesat? ”Kita hanya memfasilitasi supaya JAI membuat penjelasan dan sudah dilakukan. Namanya juga fasilitator,” kilah Atho. Atho mengatakan hasil rapat Bakorpakem akan ditindaklanjuti. Pertama, disosialisasikan kepada warga Ahmadiyah. Kedua, dikomunikasikan dengan MUI dan seluruh ormas Islam. Ketiga, membentuk tim bersama untuk memantau sosialisasinya. Menanggapi hasil rapat Bakorpakem, Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Ma’ruf Amin, mengatakan, ”Sumir, retorika, tidak menyentuh masalah substansial, dan menunjukkan Ahmadiyah belum kembali ke jalan yang benar.” Atas dasar itulah, Ma’ruf Amin menegaskan, ”Fatwa MUI yang menyatakan Ahmadiyah sesat dan menyesatkan masih tetap berlaku.” MUI menyesalkan Bakorpakem yang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Seharusnya, kata Ma’ruf, sebelum disepakati, ke-12 butir penjelasan JAI dibahas dulu dengan MUI. Sementara itu, Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI), meminta dibedakan dengan JAI. Sebab, GAI adalah Ahmadiyah Lahore, sedangkan JAI adalah Ahmadiyah Qadian. Ahmadiyah Lahore, menurut Ketua II PB GAI, tidak mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, melainkan hanya sebagai mujaddid atau pembaharu. Ahmadiyah Qadiyan lah, kata dia, yang menyebut Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. (dri/dam/hri/lis/ant )